Tulisan Ekonomi Koperasi
Dosen : Ibu Yuniawati
Nama : Putra Arthama Kalasuat
Kelas : 2 EB 18
NPM : 25209851
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA PADA PEMERINTAHAN ORDE LAMA
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah itu, khusus pada tahun pertama setelah merdeka, keadaan skonomi Indonersia sangat buruk. Defisit saldo neraca pembayaran dan sefisit keuangan pemerintah sangat besar; kegiatan pertanian dan industri manufaktur berhenti; tingkat inflasi sangat tinggi, hingga mencapai 500% menjelang akhir periode orde lama. Hal ini disebabkan terutama karena pendudukan Jepang, Perang Dunia II, Perang revolusi, dan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek. Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/ modern, seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil, yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal/ tradisional terhadap output nasional atau produk domestik bruto (PDB) didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yyang banyak berorentasi ekspor.
Keadaan ekonomi Indonesia, terutama nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing di tanah air, termasuk perusahaan milik Belanda, menjadi lebih buruk dibandingkan pada masa penjajahan Belanda, ditambah lagi dengan laju inflasi yang sangat tinggi pada dekade 1950-an. Selain kondisi politk yang tidak mendukung, buruknya perekonomian Indonesia disebabkan oleh keterbatasan faktor produksi, seperti SDM, teknologi, dan kemempuan pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Nasionalisasi perusahaan Belanda dan asing lainnya pada tahun 1957 dan 1958 adalah awal dari periode ”ekonomi terpimpin”. Sistem ekonomi dan politk pada masa orde lama, khususnya ”ekonomi terpimpin” dicanangkan, semakin dekat dengan haluan/ pemikiran sosialis/ komunis.
Keadaan ini semakin membuat Indonesia sulit untuk mendapatka dana dari negara Barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing (PMA). Hingga akhir dekade 1950-an, sumber penanaman modal asing Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan ekspor hasil-hasil perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan ekonomi yang terkait.
Pada akhir bulan september1965, ketidakstabilan politik dan ekonomi mencapai puncaknya dengan gagalnya kudeta dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA PADA PEMERINTAHAN ORDE BARU
Sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat. Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam waktu yang relatif pendek setelah melakukan perubahan sistem politiknya secara drastis, dari yang ”pro” menjadi ”anti” komunis, Indonesia bisa mendapat bantuan dana dari pihak Barat. Pada saat itu belum ada krisis utang luar negeri dari kelompok LDCs seperti pada dekade 1980-an sehingga dikatakan bahwa perhatian Bank Dunia pada saat itu dapat dipusatkan sepenuhnya kepada Indonesia.
Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Dengan kepercayaan yang penuh bahwa akan ada trickle down effect, pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulau Jawa karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Pada bulan April 1969 Repelita 1 dimulai dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita 1 terpusat pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industri-industri yang padat karya, industri-industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar, seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas, dan tekstil. Pembangunan ekomomi yang terjadi selama periode orde baru juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat per kapita di Indonesia. Sebagai suatu rangkuman, sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami 2 orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yakni dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan orde baru menjadi jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan orde lama.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik. Kondisi-kondisi itu adalah sebagai berikut :
1. Kemauan yang kuat (Political Will)
Presiden Soeharto memiliki kemauan yang kuat (political will) untuk membangun ekonomi Indonesia.
2. Stabilitas Politik dan Ekonomi
Pemerintahan orde baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 500% pada tahun 1966 menjadi sekitar 5% hingga 10% pada awal dekade 1970-an.
3. Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik
Dengan sumber daya manusia yang semakin baik, pemerintahan orde baru memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan.
4. Sistem Politik dan Ekonomi Terbuka yang Western Oriented
Pemerintahan orde baru menerapkan sistem politik dan ekonomi terbuka yang western oriented.
5. Kondisi Ekonomi dan Politik Dunia yang Lebih Baik
Selain oil boom, juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era orde baru.
URL Saya : http://putraarthamakalasuat.blogspot.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar